Kota Bekasi, MPI
Membuka kalender 2021, ajang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi masih belum terlaksana. Hingga saat ini, belum ada perubahan isi surat terkait instruksi penundaan pelaksanaan Musda V Partai Golkar Kota Bekasi yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sejak tanggal 4 Agustus 2020 lalu.
Padahal sebelumnya, beberapa kali jadwal pelaksanaan Musda sempat mencuat, nanun tetap terpatahkan oleh adanya surat instruksi tersebut. Bahkan hingga perpanjangan masa bakti Ade Puspitasari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, perhelatan Musda yang diharapkan berlangsung semarak, ternyata belum juga tersiar kabarnya.
Tarik-ulur soal ajang Musda ini menimbulkan komentar miris dari salah seorang sepuh Partai Golkar di Kota Bekasi, H Yusuf Nasih. Menurut dia, selama surat instruksi soal penundaan Musda belum dicabut, maka tidak ada yang berwenang melaksanakan ajang pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang baru, menggantikan H Rahmat Effendi.
Lebih lanjut, politisi gaek yang akrab disapa Yunas ini menilai penundaan ini menimbulkan kesan antiklimaks terhadap hasil kinerja Rahmat Effendi selama menjabat menahkodai partai berlambang beringin ini. “Sayang sekali, puluhan tahun memimpin Partai Golkar, tapi tanpa akhir yang indah,” tegasnya, saat diajak berbincang beberapa waktu lalu.
Menurut Yunas, permasalahan ini muncul akibat kesalahan lama yang terkesan dibiarkan begitu saja. “Ya seharusnya tidak terjadi adanya penundaan, tarik-menarik kepentingan dalam menyikapi ajang Musda, berarti ada permasalahan yang harus diselesaikan, ini penilaian sederhananya,” imbuh dia.
“Padahal biasanya, Partai Golkar selalu merespon secepatnya jika ada masalah, baik di tingkat pusat, provinsi, atau wilayah kota dan kabupaten. Nah baru kali ini ada masalah yang menurut saya sangat berkepanjangan dan berdampak terhadap pelaksanaan Musda kelima,” papar Yunas.
Tunas lalu mencotohkan salah satu permasalahan lama yang sampai saat ini belum juga tuntas, yakni keberadaan Gedung Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang terletak di Jalan Jenderal A Yani, Bekasi Selatan. “Sesungguhnya jika beberapa tahun sebelumnya bisa diselesaikan secara mufakat antara pihak-pihak yang terkait, tentu tidak menjadi hambatan bagi Golkar Kota Bekasi untuk menggelar Musda,” ujarnya.
Yunas juga menyoroti penunjukan Ade Puspitasari sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi selama dua periode oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. “Memang tidak ada yang disalahkan ketika DPD Golkar Jabar menunjuk Ade sebagai pelaksana tugas, tapi ketika periode pertama sudah gagal menjalankan amanah partai untuk melaksanakan Musda, kenapa haris diperpanjang lagi masa jabatannya sebagai pelaksana tugas, toh sampai kapan pun tidak akan merubah pendirian Pak Airlangga selaku Ketum Golkar,” ungkapnya.
Yunas tidak sependapat jika penundaan Musda ini menimbulkan isu tentang adanya perseteruan antara dua kandidat yang dikabarkan akan bersaing dalam Musda V Partai Golkar Kota Bekasi, yakni Ade Puspitasari dan Nofel Saleh Hilabi. “Tidak ada kaitannya penundaan Musda dengan kedua sosok tersebut, dan saya yakin Pak Ketum (Partai Golkar-red) hanya menyoroti soal gedung Golkar yang ada di Jalan Ahmad Yani,” katanya.
Satu hal yang menjadi perhatian Yunas bahwa penundaan Musda akan berdampak terhadap pergerakan konsolidasi internal Partai Golkar di Kota Bekasi. “Begitu juga akan berpengaruh terhadap pembentukan struktur kepengurusan dan pengkaderan di tiap tingkatan kecamatan atau kelurahan, termasuk pengurus organisasi sayap yang mendirikan dan didirikan oleh Partai Golkar, ini jelas berpengaruh,” jelasnya.
Yunas setuju jika Musda Partai Golkar Kota Bekasi harus tetap dilaksanakan demi menjalankan regenerasi kepemimpinan. “Saya merasa yakin seluruh permasalahan atau sikap tarik-ulur akan bisa diselesaikan setelah Musda terlaksana, nanti setelah ada pemimpin baru yang terpilih saya yakin seluruh kader Golkar akan kembali bersatu dan Golkar tetap digdaya di Kota Bekasi,” pungkasnya. (Mul)