Jakarta – MPI, 8 Maret 2021. Setelah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Kantor Kementrian Hukum & HAM Dan Kantor KPU untuk menyerahkan berkas-berkas legalitas Partai Demokrat dibawah panji AHY sekaligus menyerahkan bukti-bukti tidak sahnya KLB Sumut pada hari Senin, 8 Maret 2021 bersama 34 DPD dari Aceh sampai Papua dan para petinggi Partai Demokrat lainnya, AHY menggelar Pressconference di Kantor DPD Partai Demokrat di Proklamasi, Jakarta.
Adapun AHY dalam giat Pressconference bersama rekan-rekan Media adalah terkait dari Testimoni beberapa kader DPD Demokrat yang mengikuti KLB Deli Serdang, Sumatera Utara Dibawah pimpinan Jhoni Allen bersama pengurus Demokrat lainnya yang sebelumnya di pecat AHY dari Partai Demokrat Jakarta yang pada hari Jumat, 5 Maret 2021 memilih Moeldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas mengaku hanya menerima uang Rp 5 juta setelah mengikuti Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Saya ikut (KLB) karena diiming-imingi uang besar Rp 100 juta. Kalau sudah tiba di lokasi akan dapat 25 persen, yaitu Rp 25 juta. Selesai KLB akan dapat sisanya Rp 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang Rp 5 juta,” kata Gerald dalam video testimoni yang ditayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Senin, 8 Maret 2021.
Gerald menceritakan mulanya telah menolak ajakan mengikuti KLB, saat dihubungi koordinator Sulawesi Utara bernama Vecky Gandey. Saat kedua kali dihubungi, Vecky mengiming-imingi uang Rp 100 juta kepada Gerald jika hadir di KLB dan memilih ketua umum baru, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Padahal, kata Gerald, dia tidak memiliki hak suara untuk memilih ketua umum baru. Mengetahui uang yang didapat tidak sesuai janji, Gerald dan sejumlah kader daerah pun memberontak di acara KLB tersebut. Ia mengungkapkan, daerah pertama yang memberontak adalah Maluku, diikuti Papua, lalu Sulawesi Utara.
Menurut Gerald, pemberontakan itu dapat diredam karena mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, memberikan tambahan uang Rp 5 juta. “Total itu dapat uang Rp 10 juta,” ujar Gerald.
Gerald mengaku merasa bersalah dan menyesal karena mengikuti KLB Demokrat tanpa seizin Ketua DPC Kotamobagu. “Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan keterlibatan saya, tanpa pamitan sama ketua, tanpa minta persetujuan, tanpa minta SK saya sudah melangkahi ketua, datang ikut kongres dengan ajakan Bapak Vecky karena iming-iming uang gede,” kata dia.
DPD Papua Hadir Di Jakarta bersama AHY & 34 DPD Daerah lainnya
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran pengurusnya. Mereka menolak hasil keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, karena inkonstitusional dan tak sesuai AD/ART partai.
“Dan, juga telah terbukti DPD Demokrat Papua mendeklarasi dukungan dan memberi 100 persen suara untuk AHY pada Kongres Maret 2020 lalu,”
KLB Partai Demokrat di Deli Serdang abal-abal karena tidak dihadiri dua pertiga ketua DPD serta satu perdua DPC. Apalagi, ketua umum yang ditetapkan dalam KLB adalah bukan kader Partai Demokrat.
“Sehingga kami menolak dan seluruh kader Demokrat Papua hari ini nyatakan siap perang melawan siapa pun yang telah ganggu kepengurusan demokrat yang sah. Sampai kapan pun kami akan lawan ditingkat peradilan maupun tingkat apa pun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Demokrat Papua Yunus Wonda memastikan tak ada satu pun pengurus partainya yang menghadiri KLB di Deli Serdang. Apabila ada yang mengeklaim dan mengatasnamakan DPD Demokrat Papua dan hadir dalam acara KLB, Yunus menegaskan itu tidak sah.
“Sudah pasti yang bersangkutan bukan dari pengurus kami dan tidak pernah terdaftar sebagai pengurus Demokrat. Sebab, sudah pasti kami seluruh pengurus Demokrat Papua, ada di bawah satu komando, yaitu Ketum DPP Demokrat Papua AHY,” tegasnya. (Irwan)