TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Pabrik pengolahan beton kembali menjadi bulan-bulanan kritikan pemberitaan, “Pemkab Tak Untung, Masyarakat Buntung, Perusahaan Untung Segunung” mungkin ini merupakan kalimat yang layak atas hadirnya batching plant di tanah Bulukunyi.
Dari kerusakan sejumlah fasilitas umum semasa perusahaan batching plant berdiri kokoh di kaki bukit Bulukunyi adalah kerugian besar dari pemerintah kabupaten Takalar, selain dari itu CSR yang tak jelas komitmennya dari perusahaan itu pun seakan tak menguntungkan Pemkab Takalar.
Dampak lingkungan pun saat ini telah mencemari poros keasrian Pemukiman masyarakat, jalan berdebu di musim kemarau dan penuh lumpur pada musim hujan, yang jelas telah merugikan masyarakat (Buntung).
Perusahaan bak raja bagaikan pemilik seisi Butta Panrannuangku, izin ke Lingkungan hidup dan Dinas PTSP Takalar seakan diabaikan dan terkesan masa bodoh tanpa menghiraukan sejumlah instansi yang seharusnya melalui koordinasi, hal ini dilakukan pemilik perusahaan demi mengejar untung segunung dibalik jeritan perihnya masyarakat yang telah mengadukan perihal ini atas ulah perusahaan batching plant.
Sementara itu, Dinas DLHP dan PTSP Takalar menyatakan siap menindak lanjuti dan segera turun memeriksa documen perusahaan.
“Waktu dekat kami agendakan ke lokasi untuk melihat dampak lingkungan dan documen izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut” ujar pengawas Lingkungan Hidup Hasanuddin dan Kabid Perizinan PTSP Takalar Arifin, Rabu (22/12).
Terpisah, Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Takalar mengatakan siap menindak lanjuti.
Diketahui dari kejadian tersebut, sekelompok masyarakat telah menyatakan sikap tegas dan meminta instansi yang berwenang segera mendesak pihak perusahaan untuk menghentikan pabrik pengolahan beton di Bulukunyi.
“Kami meminta dan mendesak pihak instansi yang berwenang bersama pihak kepolisian resort Takalar agar segera mendesak pihak perusahan pabrik pengolahan beton di Bulukunyi menghentikan aktivitasnya karena telah merugikan masyarakat pemukiman, selain itu kami menyarankan kepada pemda takalar di tahun 2022 agar setiap konstruksi infrastruktur jalan beralih saja ke Lapen supaya kontraktor lokal bersama masyarakat dapat terberdayakan, kalau infrastruktur beton yang tetap dipakai maka yakin saja kontraktor dan pekerja luar saja yang nikmati anggaran APBD kita”. (Mt)